2

Materi Kewarganegaraan kelas X

BAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara

A. Manusia adalah makhluk monodualistis atau dwi tunggal, artinya selain sebagai makhluk individu, manusia berperan sebagai makhluk sosial.

B. Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kebetulan tekad yang untuk membangun masa depan bersama yang mempunyai cita-cita, sejarah, adat-kebiasaan, persamaan nasib, dan wilayah yang sama.

C. Negara adalah organisasi yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah yang tetap, dan pemerintahan yang berdaulat.

D. Asal mula berdirinya negara dapat dilihat dari :

1. Pertumbuhan primer dan sekunder.

2. Pendekatan Teori

3. Pendekatan faktual.

E. Fungsi negara menurut Charles Meriam :

1. Keamanan ekstern.

2. Ketertiban Intern.

3. Keadilan

4. Kebebasan

5. Kesejahteraan umum.

F. Fungsi Negara :

1. Menjaga ketertiban.

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat..

3. Mengusahakan pertahanan.

4. Menegakkan keadilan

G. Tujuan negara adalah sesuatu yag ingin dicapai oleh suatu negara dan bangsa berdasarkan konstitusinya.

H. Ciri-ciri sikap patriotik :

1. Cinta tanah air.

2. Rela Berkorban.

3. Berjiwa Pembaharu.

4. Tak kenal menyerah.

5. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi/golongan.

I. Semangat Kebangsaan, dapat dilakukan dengan:

1. Memberikan keteladanan

2. Mencintai produksi dalam negeri

3. Pewarisan nilai-nilai nasionalisme

BAB 2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

A. Hukum dapat diartikan kumpulan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas (hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.

B. Hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

2. Peraturan diadakan oleh badan resmi yang berwajib.

3. Peraturan itu bersifat memaksa.

4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

C, Penggolongan Hukum dapat dilihat berdasarkan :

1. Bentuk

2. Ruang

3. Wujud

4. Waktu

5. Sasaran

6. Isi

7. Tugas dan Fungsi

D. Kesadaran hukum adalah keyakinan akan kebenaran hukum yang dilaksanakan dengan perbuatan patuh pada hukum.

E. Perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang jelas-jelas melanggar dan melawan hukum yang berlaku di masyarakat.

BAB 3 Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

A. Menurut UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000, hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

B. Macam-macam HAM :

1. hak asasi pribadi

2. hak asasi ekonomi

3. hak asasi politik

4. hak asasi sosial dan kebudayaan

5. hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

6. hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum

C. Pelanggaran dan proses peradilan HAM internasional dapat dilakukan melalui lembaga berikut:

1. Mahkamah Internasional

2. Mahkamah Militer Internasional

3. Mahkamah Pidana Internasional

D. Konsekuensi jika suatu negara tidak menegakkan HAM :

1. dapat memengaruhi stabilitas politik ataupun ekonomi dalam negeri.

2. dapat memengaruhi kerja sama antara negara-negara yang berkepentingan

3. dapat memengaruhi hubungan luar negeri suatu negara

4. dapat dibentuk pengadilan internasional

5. dapat sanksi ekonomi atau sanksi lainnya dari dunia internasional.

BAB 4 Dasar Negara dan Konstitusi

A. Konstitusi negara pada hakikatnya berisi aturan-aturan penyelenggaraan bernegara sebagai pencerminan nilai dan norma-norma dalam dasar negara.

B. Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa setiap konstitusi memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

1. organisasi negara

2. hak-hak asasi manusia

3. prosedur mengubah undang-undang dasar

4. memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar.

C. Konstitusi suatu negara selalu berdasarkan pada dasar negara atau idiologi negara yang bersangkutan.

BAB 5 Warga Negara

A. Kewarganegaraan adalah hal-hal yang berhubungan dengan warga. Dapat juga diartikan sebagai negara keanggotaan warga negara atau penduduk suatu negara berdasarkan keturunan.

B. Pada umumnya negara-negara di berbagai belahan dunia mengenal dan menentukan dua asas kewarganegaraan , yaitu asas Ius Soli dan asas Ius Sanguinis.

C. asas Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan daerah atau negara tempat di mana ia dilahirkan.

D. asas Ius Sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan.

E. Naturalisasi (pewarganegaraan)
Orang dapat menjadi warga negara dari suatu negara setelah melakukan langkah-langkah hukum tertentu. Biasanya dilakukan setelah dewasa. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di suatu negara dapat menimbulkan 2 kemungkinan bagi seseorang yaitu :

1. Apatride (tanpa kewarganegaraan)

2. Bipatride (punya kewarganegaraan ganda)

Dalam menentukan status kewarganegaraan suatu negara, pemerintah lazim menggunakan stelsel aktif dan stelsel pasif. Menurut stelsel aktif orang harus melakukan langkah-langkah hukum tertentu agar diakui kewarganegaraannya, sedang stelsel pasif orang yang berada dalam suatu negara dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.

Berkaitan dengan 2 stelsel di atas, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hak opsi dan hak repudiasi.

a. hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)

b. hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, masalah kewarganegaraan diatur dalam UU sbb:

1. UU no 3 tahun 1946 (sudah tidak berlaku)

2. KMB 27 Desember 1949 (sudah tidak berlaku)

3. UU no 62 tahun 1958 (sudah tidak berlaku)

4. UU no 3 tahun 1976 (sudah tidak berlaku)

5. UU no 12 tahun 2006 (yang sekarang berlaku)

Menurut UU yang sekarang berlaku (UU no 12 thn 2006) maka asas yang dipakai Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan adalah : 1. asas ius soli

2. asas ius sanguinis

3. asas kewarganegaraan tunggal

4. asas kewarganegaraan ganda terbatas (hanya berlaku bagi anak

sampai usia 18 thn)

Keunggulan UUno 12 tahun 2006 dibanding sebelumnya :

a. tidak mengorbankan keepentingan nasional (mis : kewarganegaraan ganda terbatas sampai 18 th)

b. adanya asas perlindungan maksimum (mencegah kasus ketiadaan kewarganegaraan)

c. mengakui asas persamaan dalam hukum

d. non diskriminasi (mis : dicabutnya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia/SBKRI)

Bagaimana Cara orang asing bisa masuk menjadi warga negara Indonesia? Tentunya melalui proses naturalisasi. Ada 2 cara :

1. Naturalisasi biasa

mengajukan permohonan kepada Menteri hukum dan HAM melalui kantor pengadilan negeri setempat

dimana ia tinggal atau di Kedubes RI apabila di luar negeri permohonan ini ditulis dalam bahasa

Indonesia. Bila lulus maka ia harus mengucapkan sumpah setia di hadapan pengadilan negeri.

2. Naturalisasi istimewa

diberikan kepada orang asing yang berjasa kepada negara.

Mengapa seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia? karena :

a. kawin dengan laki-laki asing

b. menjadi tentara luar negeri

c. diangkat anak secara syah oleh laki-laki asing

d. mempunyai paspor dari negara asing

BAB 6 Sistem Politik

A. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan dan teratur yang berkaitan atau berhubungan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat.

B. Gabriel A. Almond dalam bukunya “ The Politics of the Developing Areas”, mengemukakan ciri-ciri sistem politik, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap sistem politik pasti mempunyai struktur politik

2. Setiap politik menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda-beda yang disebabkan perbedaan struktur.

3. Semua struktur politik mempunyai sifat multi fungsional

4. Semua sistem politik merupakan “campuran” apabila dipandang dari pengertian kebudayaan.

C. Menurut David Easton bahwa ciri-ciri utama sistem politik adalah :

1. Ciri-ciri identifikasi

2. input dan Output

3. Diferrensiasi dalam suatu sistem

4. Integrasi dalam suatu sistem

D. Macam-macam sistem politik menurut Almond dan Cileman :

1. Demokrasi Politik

2. Demokrasi Terpimpin

3. Oligarki Pembangunan

4. Oligarki Totaliter

5. Oligarki Tradisional

Referensi :

http://kewarganegaraan1.blogspot.com/

http://id.wikipedia.org

http://gendoetblog.blogspot.com/2009/09/materi-pkn-x-semester-1.html

2 comments:

Anonymous said...

ahhhhhh :k

Anonymous said...

\m/

Post a Comment

Back to Top