0

Materi Kewarganegaraan Kelas XI

BAB I: BUDAYA POLITIK

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan cirri-ciri yang lebih khas atau berorientasi pada kehidupan politik. Istilah tersebut meliputi hal-hal seperti legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai politik, perilaku aparat Negara, dan gejolah masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah

Budaya politik mempunyai bermacam-mcam tipe. Secara umum, terdapat 4 tipe budaya politik

1. Parochial – berada dalam wilayah atau lingkup yang kecil dan pelaku politiknya berperan dalam berbagai bidang

2. Budaya politik sbg subjek – berada di wilayah besar dan pelaku politiknya memiliki kesadaran politik cukup tinggi dan ketaatan dan loyalitas kepada pemimpinnya

3. Budaya politik sbg peserta – berada dlm masyarakat yang telah memiliki kesadaran politik yg tinggi dan aktif

4. Budaya politik dengan tipe campuran

Factor yang mempengaruhi model atau bentuk budaya politik

1. Tingkat pendidikan

2. Tingkat ekonomi

3. Reformasi politik

4. Supremasi hokum

5. Media komunikasi

Sosialisasi politik adalah suatu proses sosialisasi untuk membentuk nilai-nilai poitik dan menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam system politik

Salah satu hal yang berperan dalam sosialisasi politik adalah partai politik. Berperan untuk menanamkan nilai-nilai, norma dan sikap orientasi politik kepada anggota masyarakat. Beberapa cara partai politik dalam sosialisasi politik:

1. Menguasai pemerintahan

2. Menanamkan solidaritas dalam partai

3. Memupuk identitas dab integrasi nasional

Untuk mencapai budaya politik yang kondusif, diperlukan mekanisme atau metode sosialisasi yg dapat ditempuh dengan cara:

1. Pendidikan politik

2. Indoktrinasi

Partisipasi politik merupakan hal mendasar dalam kehidupan demokratis. Mmenurut Myron Weiner, terdapat 5 penyebab timbulnya gerakan kea rah partisipasi politik, yaitu modernisasi, perunahan struktur kelas social, pengaruh kaum intelektual, komunikasi modern, dan konflik antarkelompok pemimpin politik. Untuk mewujudkan budaya politik partisipan dibutuhkan sosialisasi politik

Ada dua bentuk partisipasi politik:

1. Kegiatan politik konvensional

2. Kegiatan politik nonkonvensional

BAB II: BUDAYA DEMOKRASI

Budaya demokrasi adalah keseluruhan dari suatu system nilai dan gagasan dalam engatur demokrasi pada umum. Sementara itu, demokrasi dapat diartikan sebagai pmerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Budaya demokrasi membutuhkan daya dukung masyarakat dalam mewujudkan dan mengembangkan system politik demokrasi yang berbudaya

Menurut Samuel Hutington, kondisi yang mendrong demokrasi adalah

1. Tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi

2. Adanya pluralism social

3. Struktur social yg terdiferensiasi

4. Dll

Asas pokok demokrasi:

1. Penegakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan

2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia

Demokrasi dapat dilihat dari 3 sudut pandang

1. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat

· Demokrasi langsung

· Demokrasi tidak langsung

2. Berdasarkan titik perhatian

· Demokrasi formal

· Demokrasi material

· Demokrasi campuran

3. Berdasarkan paham ideology

· Dmeokrasi konstitusional

· Demokrasi rakyat

Demokrasi yang berlaku secara universal mengandung prinsip-prinsp sebagai berikut

1. Keterlibatan warga Negara

2. Kesetaraan antar warga Negara

3. Kebebasan yang diakui

4. Supremasi hokum

5. Pemilu berkala

Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjungjung tinggi nilai-nilai, norma, dan hokum yang ditopang oleh penguasa iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban

Implementasi dari jaringan kerja dalam masyarakat madani:

1. Proses demokratisasi melalui perluasan partisipasi rakyat

2. Prinsip pemerintaha yg baik

3. Pemerintahan distribusi kesejahteraan

4. Prinsip nonkekerasan

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, system politik demokrasi Pancasila tidak booleh terlepas dari prinsip-prinsip demokrasi yang bersumber dari 10 pilar

Perkembangan system ketatanegaraan Republik Indonesia melalui beberapa periode, yaitu:

1. Awal kemerdekaan

2. Konstitusi RIS 1949

3. UUDS 1950

4. Orde lama masa UUD 45

5. Orde baru masa UUD 45

6. Reformasi masa amandemen UUD 45

BAB III: KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN

Keterbukaan adalah sikap yang mendukung system pelaksanaan pemerintahan yang transparan karena adanya kesediaan untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka

Keadilan adalah suatu tindakan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama. Prinsip keadilan harus sesuai dengan hari nurani manusia

Keterbukaan dan keadilan ibarat du sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Baik keterbukaan maupu keadilan mempunyai peran dalam menjalankan dan mengelola pemerintahan Negara sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berkeadilan

BAB IV: HUBUNGAN INTERNASIONAL

Hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia yang meliputi segala aspek kehidupan.

Agar suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya, negara tsb harus melakukan hubungan dengan negara lain atau melakukan hubungan internasional karena berfungsi dalam kelangsungan dan perkembangan negaranya. Oleh karena itu, sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah menetapkan kebijakan luar negeri

BAB V: SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

Hukum internasional menurut Grotis adalah hokum didasarkan pada keamanan bebas dan persetujuan semua atau beberapa Negara yang ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menatakn diri didalamnya. Kehadiran hukum internasional diharapkan dapat mewujudkan terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia

Asas-asas hokum internasional:

1. Asas territorial

2. Asas kebangsaan

3. Asas kepentingan umum

Jenis dan klasifikasi hokum internasional:

1. Berdasarkan isinya

· Hk perdata

· Hk pidana

2. Berasarkan bentuknya

· Tertulis

· Tidak tertulis

3. Menurut Prof. Mr.L.J Van Aperdoom

· Hk damai

· Hk perang

4. Menurut Schwarzenberger

· Sebagai law of power

· Sebagai law of reprocity

· Sebagai law of coordination

Subjek hukum internasional:

1. Negara

2. Tahta Suci (Vatikan)

3. Palang Merah Internasional

4. Organisasi Internasional

5. Orang persorangan (Individu)

6. Pemberontak dan pihak yang bersengketa

Link:

http://halil-materipkn.blogspot.com/2010/04/sistem-hukum-dan-peradilan.html#more

http://halil4.wordpress.com/category/materi-pkn-smama-kls-xi/

http://sriwidodos.wordpress.com/2010/01/21/resume-materi-pkn-sma/

http://www.mazdabalikpapan.com/pendidikan-kewarganegaraan-sma-ma.html

http://zapafly.net/pkn+sma+kelas+xi.html

0 comments:

Post a Comment

Back to Top